MENUNGGU GEBRAKAN KEMAJUAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

Oleh:

Mohamad Iyos Rosyid, S.KPm

Bersama Ketua DPD HA IPB Provinsi Banten

Bersama Ketua DPD HA IPB Provinsi Banten
       (Bpk H. Asep Mulya Hidayat, S.P, M.MA)

               Jika kita belajar ke wilayah Jawa Timur dengan mudah kita bisa temukan institusi atau lembaga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaga tersebut lebih terfokus pada bidang peternakan. Namun, istilah “beda lahan beda belalang pula” sangat tepat untuk Provinsi Banten. Lembaga atau instansi yang tujuannya untuk menangani permasalahan peternakan di Provinsi Banten yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan. Artinya fokus dinas tersebut terpecah kedalam dua hal yakni pada bidang pertanian dan bidang peternakan. Dimungkinkan peluang peternakan belum begitu maksimal untuk dikelola di Provinsi Banten.

            Padahal jika kita melihat letak goegrafis Provinsi Banten ialah letak yang sangat strategis. Provinsi Banten berdekatan dengan DKI Jakarta, dan gerbang transportasi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut juga didukung karakteristik daerah yang secara umum dapat dibagi dalam tiga karakteristik wilayah. Wilayah I yang bisa disebut Serang Raya. Wilayah itu, sebelumnya merupakan Kabupaten Serang yang memekarkan menjadi tiga daerah definitif yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Karakteristik usaha di wilayah itu, meliputi industri, jasa, pelabuhan, pertanian, pariwisata kelautan, pendidikan, dan kehutanan.

            Wilayah II yang disebut juga Tanggerang Raya. Dari Kabupaten Tanggerang terlahir juga dua daerah yaitu Kota Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan. Karakteristik wilayah itu merupakan daerah industri, perdagangan, jasa dan perumahan pemukiman. Wilayah III adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Karakteristik wilayah ini memiliki potensi pariwisata, pertanian, peternakan, pertambangan, kehutanan, pendidikan, dan perkebunan. (KLIK BANTEN, Vol 24, April, 2014).

                Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten harus membuat terobosan untuk kemajuan dunia peternakan Provinsi Banten. Misal dengan memperlombakan piala kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten agar para peternak berunjuk kebolehan untuk merawat, menjaga, dan mengembangbiakan populasi ternak. Mensosialisasikan kepada masyarakat atau kelompok ternak bahwa ternak yang bunting dan produktif tidak boleh dijual apalagi disembelih. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak.

                Dari aspek kelembagaan, kelompok ternak harus mempunyai badan hukum agar legalitas kelompok ternak dapat diakui baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kelompok ternak yang tergabung harus mengadakan pertemuan rutin untuk mengkaji dan membahas permasalahan ternak. Pertemuan ini harus diinisiasi oleh petugas peternakan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Tujuannya untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) kelompok ternak.

              Selain itu Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten harus melakukan pendampingan kepada para peternak dengan intensitas yang maksimal. Tidak bisa dipungkiri jika dilapangan sering ditemukan oknum LSM dan wartawan yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang atau lembaga. Istilah bahasa lokal Banten yaitu “mengorek-ngorek data”, hasilnya kelompok ternak yang tidak bisa menghadapi oknum tersebut mengalami tekanan sehingga tidak maksimal dalam memelihara ternak mereka.

                   Tugas utama kelompok ternak adalah mengurusi ternak bukan mengurusi oknum-oknum tersebut, sehingga hal yang sangat wajar peternak membutuhkan fasilitator untuk menghadapi orang-orang semacam oknum. Selain itu juga, harus adanya sinergisitas antara Dinas terkait dengan pihak kepolisian, agar oknum LSM dan wartawan tersebut mengalami efek jera dan hukuman apabila melakukan tekanan paksaan pemerasan yang mengganggu kegiatan kelompok ternak. Sinergisitas ini jika terjalin dengan baik maka akan menciptakan KEMAJUAN PADA DUNIA PETERNAKAN!!!