PEMERINTAH SALAH URUS, RAKYAT MAKIN KURUS

Oleh :

Mohamad Iyos Rosyid

           Akhir-akhir ini BBM (Bahan Bakar Minyak) khususnya premium menjadi isu yang krusial di semua kalangan, baik kalangan mahasiswa, masyarakat menengah, maupun masyarakat miskin sekalipun. Adanya kenaikan BBM akan menyebabkan bahan-bahan pokok dan berbagai bahan yang lainnya ikut menaik. Ketidakpastian UU yang mengatur kenaikan BBM dan pengaturan bahan pokok pangan masih belum jelas. Kita pun bertanya-tanya, kepada siapakah pemerintah berpihak? Jelaslah bahwa hal tersebut menimbulkan resiko disemua kalangan masyarakat. Pasalnya, adanya kenaikan BBM ini, bahan pokok pun ikut naik. Kajian pun dilakukan oleh berbagai mahasiswa disemua kalangan, jika pemerintah menaikan BBM ini pada 1 April dengan besar antara 15% hingga 25%[1]. Di barengi dengan TDL (Tarif Dasar Listrik) akan naik pada 1 April dengan besaran sekitar 10%[2]. Tarif angkutan umum juga ikut naik pada bulan April sebesar 35%[3]. Berikutnya harga kebutuhan pokok diperkirakan naik 25%, sewa rumah dan kamar  kost naik sekitar 30%, harga buku naik 20%, biaya pendidikan naik berkisar 40%. Kajian itu berdasarkan kajian teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa IPB Kementrian Kebijakan Publik, dalam menyikapi permasalahan BBM.

            Bagi pemerintah, kenaikan harga BBM sangatlah tak populis dan dapat memunculkan kesan pemerintah menambah beban hidup rakyat karena menurunkan daya beli. Dari perspektif ekonomi, itu direpresentasikan melalui dampak kenaikan inflasi yang ditimbulkan. Dari kajian ReforMiner Institute (2012), ke naikan harga premium dan solar Rp. 1000 dan Rp. 1500 per liter akan menyebabkan tambahan inflasi 1,07 persen dari 1,58 persen[4].

            Menyikapi permasalahan ini, dimanakah hati nurani pemimpin kita dalam mengambil keputusan? Seolah-olah mata mereka dibutakan, dan momentum krisis eropa serta pergejolakan di timur-tengah antara AS dan Iran, dimanfaatkan oleh pemerintah saat ini untuk menaikan harga BBM tersebut. Meski pergejolakan itu tidak ada jaminan kapan berakhirnya. Justru pemerintah harus membuka pemikiran, bukan hanya rakyat miskin saja yang perlu diperhatikan, melainkan nasib mahasiswa, serta semua rakyat yang ada dinegeri ini, berhak untuk dipikirkan. Biaya-biaya akan semakin bertambah, kebutuhan akan semakin meningkat, seiring dengan adanya kenaikan.

            Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi sepertinya sekadar mengulur-ulur waktu yang hanya populer secara politis, tetapi sama sekali tidak produktif secara ekonomis. Jika pemerintah tidak melakukan tindakan apapun, subsidi BBM akan mencapai Rp 150 triliun, ditambah Rp 90 triliun untuk subsidi listrik. Angka subsidi Rp 210 triliun jelas sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan volume APBN 2012 sebesar Rp 1.418 triliun[5]. Angka tersebut bahkan lebih jauh besar dibandingkan dengan dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur setahun. Tentu ini hal yang ironis dan tidak boleh dibiarkan berlanjut.

            Kenaikan BBM ini, pemerintah juga membuat berbagai opsi bahkan pemerintah akan berencana untuk memberikan bantuan (kompensasi) kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan ini. Bantuannya kemungkinan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemerintah pun selalu berasumsi bahwa rakyat miskin tidak pernah menggunakan kendaraan, tidak pernah merasakan BBM, yang selalu menikmati BBM adalah orang-orang kalangan menengah dan atas. Tetapi, adanya asumsi tersebut, pemerintah terkadang tidak berpikir bahwa masyarkat miskin pun ikut menikmati adanya BBM. Mereka juga justru menikmati adanya subsidi BBM tersebut, seperti mereka naik kendaraan umum yang ongkosnya terjangkau bagi mereka. Selain itu juga para nelayan menggunakan BBM untuk keperluan melaut dan mencari ikan. Dengan keprihatinan tersebut Dosen Mata Kuliah Ekologi Manusia Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia yaitu Dr. Arya Hadi Dharmawan mengatakan terkait BBM bahwa setidaknya delapan persoalan “cacat logika atas kebijakan ini”, yaitu: (1) misplacement kebijakan ini dalam tatanan filosofi-kenegaraan; (2) penelikungan terhadap konstitusi UUD 1945 – terkait welfare state commitment; (3) diskoneksi dengan cita-cita masyarakat ekologis – terutama pencapaian cita-cita low carbon society, yang selalu diselingkuhi kepentingan politik; (4) ekonomi politik neoliberalisme yang menjadi raja/free-rider; (5) transformasi teknologi yang tidak berjalan dan sengaja tidak dijalankan; (6) transformasi energi yang lips-services; (7) BBM sebagai kuda troya aktor-aktor oportunis politik praktis; (8) APBN yang sebenarnya tidak pernah jebol, tetapi jadi jebol karena ada misalokasi anggaran APBN – dan subsidi BBM menjadi korbannya.

            Jika pemerintah masih bersikeras untuk menaikan harga BBM ini, maka pemerintah pun harus mempunyai solusi dari konsekuensi yang dihadapi ini. Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus memfokuskan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah juga harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga BBM ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, bantuannya jangan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena pemberian dan penyalurannya tidak berujung dengan baik, melainkan masyarakat diajarkan untuk berebut dalam mendapatkan bantuan. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian secara tepat atau langsung, yakni pemerintahlah yang memberikan langsung kepada masyarakatnya, bukan masyarakat yang mengantri dalam mengambil bantuannya. Pada dasarnya, pemerintah adalah pelayan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bekerja dengan setulus hati dalam memberikan bantuannya.